BERKAH News24 - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga akan menggelar aksi tolak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak ke pendidikan hingga kesejahteraan masyarakat. Aksi itu akan digelar Senin (17/2/2025) di depan gedung DPRD Jatim.
Presiden BEM Unair, Aulia Thaariq Akbar menyebut ada beberapa poin yang disoroti oleh mahasiswa, utamanya terkait dampak efisiensi anggaran sebagaimana instruksi Presiden Prabowo.
"Kami menolak pemotongan anggaran pendidikan yang mengancam kualitas tenaga pendidikan dan kesejahteraannya. Kami juga menuntun transparansi kejelasan terkait pemotongan beasiswa KIP-K dan dana pendidikan lainnya," ujar Thaariq, Sabtu (15/2/2025).
Selain itu ada sederet dampak efisiensi anggaran lain yang disoroti. Termasuk dalam aspek kesehatan. BEM Unair menolak pemotongan anggaran yang kemungkinan bisa berdampak pada BPJS Kesehatan.
"Kami mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan ini sebagai kebutuhan dasar masyarakat," tutur Thaariq.
Selain mengenai efisiensi anggaran, Thaariq mengungkapkan ada beberapa poin lain yang turut disoroti oleh BEM Unair dan akan disuarakan dalam aksinya mendatang. Antara lain mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kampus.
"Kami menolak IUP yang bertentangan dengan Tri Dharma Perrguruan Tinggi. Sekaligus menentang keputusan pemerintah yang tidak memprioritaskan kepentingan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam," ungkapnya.
Kemudian BEM Unair juga mempertanyakan mengenai keberlanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang disebut didanai oleh APBD meski sebelumnya dijanjikan akan dibiayai oleh investor.
Atas beberapa kondisi tersebut dan melalui konsolidasi yang telah dilakukan, mereka sepakat untuk menyampaikan aspirasinya dengan turun ke jalan.
"Pada intinya kami menolak kebijakan efisiensi anggaran yang mengorbankan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat demi proyek populis dan beban utang yang tinggi," tegas Thaariq.
BEM Unair pun meminta agar pemerintah bisa lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat dalam segala kebijakan yang ditetapkan.
"Pemerintah harus transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat, bukan sekadar menjalankan janji kampanye tanpa pertimbangan keberlanjutan ekonomi," pungkasnya.(sumber : detikjatim)
.jpeg)
.jpg)
