BERKAH News24 – Adanya penegasan dari pemerintah untuk melakukan efisiensi, namun hal ini bukan menjadi sebuah alasan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakil Walikota Madiun, Bagus Panuntun, dalam rapat bersama seluruh kepala Organisasi perangkat Daerah (OPD) Pemkot Madiun, Senin (24/02/2025), yang merupakan rapat dinas perdana sejak pelantikan resmi kepala daerah yang dilakukan pada Kamis (20/02/2025) lalu.
![]() |
Wakil Walikota Madiun, Bagus Panuntun bersama Sekretaris Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto memimpin rapat, Senin (24/02/2025) (Foto : Madiuntoday) |
“Meskipun ada efisiensi tidak boleh menjadi hambatan bagi kinerja pemerintahan, tetapi justru harus mendorong inovasi di setiap sektor”, kata Wakil Walikota Madiun, Bagus Panuntun, Senin.
Menurutnya, selama lima tahun ke depan, Wali Kota Madiun ingin bekerja lebih cepat karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintahan diharapkan semakin solid dan inovatif dalam menjalankan tugasnya”, tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto mengatakan, bahwa 21 hingga 28 Februari 2025, Wali Kota Madiun mengikuti retret. Selama periode tersebut, pelaksanaan kegiatan di Kota Madiun akan dikendalikan oleh Wakil Wali Kota Bagus Panuntun bersama jajaran pemerintah daerah.
Dalam rapat ini membahas berbagai agenda strategis, termasuk peningkatan kinerja pemerintahan dan persiapan kegiatan apel besar pada 3 Maret 2025.
Prioritas utama dalam pembahasan adalah adanya peningkatan kinerja. Kota Madiun telah memiliki instrumen pengukuran kinerja, salah satunya melalui aplikasi e-Manekin, yang telah mendapat apresiasi dari Kementerian PAN-RB dengan perolehan nilai SAKIP A.
“Meski sudah baik, namun, Pemkot Madiun ingin lebih
meningkatkan efektivitas kinerja dengan menetapkan indikator baru. Selain
berbasis tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serapan anggaran minimal 80 persen,
serta indikator kinerja makro, Wali Kota juga menginginkan adanya indikator
aksi yang lebih terukur,” jelas Sekda.(MT/BN24)