BERKAH News24 - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur menyiapkan lahan seluas 6 hektare di wilayah itu untuk mendukung pembangunan Program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial (Kemensos).
"Kami mengusulkan tanah bengkok di kawasan Ring Road
Barat. Luasnya sekitar 6 hektare dan telah diverifikasi tidak bermasalah,"
ujar Kepala Bapelitbangda Kota Madiun Suwarno di Madiun, Selasa.
Menurut dia, Pemkot Madiun mendukung program pemerintah
pusat tersebut dengan mulai melakukan berbagai tahap persiapan.
Selain telah menyediakan lahan, terkait persiapan Sekolah
Rakyat tersebut, perwakilan Pemkot Madiun juga telah mengikuti kegiatan
Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari
Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi yang digelar di Jakarta.
Kegiatan tersebut juga melibatkan perwakilan lintas
kementerian yang menjadi pelaksana program Sekolah Rakyat, seperti Kementerian
Sosial, Kementerian PUPR dan Kemendikdasmen.
Suwarno optimistis usulan pemkot akan lolos penilaian
oleh pusat. Jika disetujui, pembangunan fisik sekolah berasrama itu dimulai
akhir tahun ini, sekitar November–Desember.
"Kami ajukan jenjang SD, SMP hingga SMA. Semuanya
disiapkan untuk mendukung target program, yaitu memutus rantai kemiskinan lewat
jalur pendidikan," katanya.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat yang
menyasar siswa dari keluarga tidak mampu yang tercatat dalam Data Tunggal
Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah itu akan difokuskan pada anak-anak
yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi , utamanya karena ekonomi keluarga yang minim.
Nantinya, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung
pemerintah pusat. Mulai biaya sekolah, seragam, tempat tinggal, hingga konsumsi
harian.
Sesuai data Kemensos, salah satu tujuan dari program itu
adalah memuliakan keluarga miskin dan mendukung mereka menuju kesejahteraan.
Dengan pendidikan yang lebih baik, anak-anak dari keluarga tak mampu tersebut
diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan Indonesia.
Program Sekolah Rakyat akan dijalankan di seluruh
Indonesia, dengan target satu kabupaten atau kota memiliki setidaknya satu
sekolah rakyat. Dalam rangka merealisasikan program tersebut, Kemensos
membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.(antara)